Kendari, IKA Unissula -- Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara menyambut positif langkah pemerintah yang mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp50 triliun kepada peternak ayam. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Ketua PINBAS MUI Sulawesi Tenggara, Adi Yanto Saputra, mengatakan bahwa sektor peternakan ayam merupakan salah satu tulang punggung penyedia protein hewani masyarakat. Karena itu, dukungan pembiayaan melalui skema KUR menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks pelaksanaan program MBG yang membutuhkan pasokan pangan berkelanjutan dalam jumlah besar.

“Program KUR ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kapasitas produksi peternak ayam rakyat, sekaligus menopang keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang sedang digalakkan pemerintah,” ujar Adi Yanto Saputra di Kendari, Senin (2/2).

Menurut Adi, keterlibatan peternak rakyat dalam rantai pasok MBG menjadi kunci agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Baca Juga : Jalin Kolaborasi, Raih Prestasi: Ketua IKA Unissula DPD Sulawesi Tenggara Raih Penghargaan pada HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara

Ia menilai, apabila dikelola dengan baik, kebijakan KUR ini dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat, khususnya di sektor peternakan skala kecil dan menengah yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi modal, teknologi, maupun akses pasar.

Namun demikian, Adi mengingatkan pemerintah agar memastikan skema penyaluran KUR benar-benar berpihak kepada peternak kecil dan menengah. Ia menilai, tanpa pengawasan yang ketat dan mekanisme distribusi yang adil, kebijakan ini berpotensi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar.

“Skema pembiayaan harus adil, mudah diakses, dan tidak memberatkan peternak rakyat. Jika tidak diawasi secara serius, kebijakan ini berisiko hanya dinikmati segelintir pihak yang sudah kuat secara modal,” tegasnya.

Baca Juga : Adi Yanto Saputra Terpilih sebagai Ketua IKA Unissula Sulawesi Tenggara Periode 2026-2031