Jakarta, IKA Unissula -- Ahmad Fadlil Sumadi merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah peradilan Indonesia. Beliau dikenal luas karena integritasnya sebagai hakim konstitusi dan kontribusinya dalam dunia hukum di Indonesia, terutama di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Lahir pada 7 Juni 1954 di Kendal, Jawa Tengah, perjalanan hidup dan karier Ahmad Fadlil Sumadi menggambarkan komitmen terhadap keadilan dan moralitas hukum.

Ahmad Fadlil memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat di Kendal pada tahun 1965. Setelah itu, beliau melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Futuhiyyah, Demak, dan kemudian ke Madrasah Aliyah di lembaga yang sama hingga lulus pada tahun 1974. Pendidikan agama ini menjadi fondasi utama bagi beliau dalam mengembangkan kariernya di bidang hukum syariah dan hukum umum.

Pada tahun 1976, Ahmad Fadlil meraih gelar Sarjana Muda Syariah dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, dilanjutkan dengan menyelesaikan gelar S1 di Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, pada tahun 1978. Tidak berhenti di situ, Ahmad Fadlil terus memperdalam ilmu hukum dengan meraih gelar S1 Hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada tahun 1992, S2 Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1996, dan gelar doktor dalam bidang Hukum Tata Negara dari Universitas Diponegoro pada tahun 2008.

Baca Juga : RSI Sultan Agung dan Predigti Berkolaborasi Kembangkan Platform E-Learning untuk Tenaga Kesehatan

Pendidikan yang beragam ini memberikan landasan intelektual yang kuat bagi Ahmad Fadlil untuk meniti kariernya sebagai hakim dan pejabat tinggi di peradilan Indonesia. Selain itu, kecenderungan intelektual yang kuat ini tercermin dari berbagai karya ilmiah dan buku yang ia tulis di kemudian hari.

Karier di Dunia Peradilan

Perjalanan karier Ahmad Fadlil di dunia peradilan dimulai dari posisi yang relatif rendah, tetapi penuh dedikasi. Beliau memulai karier di lingkungan Pengadilan Agama, yang kemudian menuntunnya pada posisi strategis di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga : Tersisa Kuota 1.838 Jemaah, Pelunasan Biaya Haji Khusus Diperpanjang Hingga 21 Februari 2025