Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta pada tahun 2008 hingga 2010. Pengalaman ini memperkuat pengetahuan dan pengalamannya dalam menangani berbagai persoalan hukum dan peradilan, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan syariah di Indonesia.

Namun, peran yang paling menonjol dari Ahmad Fadlil adalah ketika beliau diangkat menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga 2008. Dalam periode ini, ia berperan penting dalam mendukung jalannya persidangan dan proses pengambilan keputusan di MK. Ahmad Fadlil kemudian diangkat menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2010, sebuah posisi yang sangat prestisius dalam sistem hukum Indonesia. Beliau dikenal memiliki sikap yang tegas dan adil dalam menangani berbagai perkara penting yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi Indonesia. Salah satu tugas utama beliau adalah menangani kasus-kasus yang menyangkut uji materi undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk perkara sengketa pemilu yang sering menjadi sorotan publik. Integritasnya yang tinggi membuatnya menjadi sosok yang disegani di lingkungan peradilan.

Kontribusi Ilmiah

Selain berkarier di dunia peradilan, Ahmad Fadlil juga aktif berkontribusi dalam dunia akademik. Beliau kerap menulis artikel ilmiah dan buku yang membahas berbagai aspek hukum di Indonesia. Salah satu buku terkenalnya adalah tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia, yang diakui luas oleh para pakar hukum di Indonesia.

Buku-buku yang ditulis oleh Ahmad Fadlil tidak hanya berfokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga membahas dimensi etika dan moralitas yang harus dipegang oleh para hakim. Beliau menekankan bahwa seorang hakim tidak hanya harus tunduk pada hukum, tetapi juga harus memiliki standar moral yang tinggi dan menjaga integritas.